Berita

now browsing by category

 

PEMASANGAN BANNER SOP PADA AREA PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MUNA

 

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi efektif, efisien, dan ekonomis adalah dengan menerapkan standar operasional prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan publik, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP pada dasarnya merupakan pedoman yang berisi prosedur operasional standar kegiatan yang dijalankan dalam organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas proses yang dilakukan pegawai Kejaksaan Negeri Muna berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar, dan sistematis. Dengan adanya SOP, pelayanan public dapat berjalan dengan pasti, sehingga berbagai bentuk penyimpangan dapat di hindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan maka dapat ditemukan penyebabnya. Kondisi tersebut pada gilirannya membuat kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

APEL PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DILINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MUNA TAHUN 2021

Senin, 01 Februari 2021,
Bertempat dihalaman kantor Kejaksaan Negeri Muna diadakan kegiatan Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Muna Tahun 2021 dengan penerima Apel Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Bapak Husin Fahmi., SH., MH.  yang diikuti oleh seluruh Kepala Seksi, Kasubag, Kasubsi, Kaur dan seluruh pegawai dalam lingkup Kejaksaan Negeri Muna.

Dalam kegiatan apel tersebut juga dibacakan pakta itegritas pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Kejaksaan Negeri Muna, selanjutnya dalam amanatnya Kepala Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan agar pernyataan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kejaksaan Negeri Muna harus diimplementasikan tidak hanya sebagai seremonial saja. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Pakta Integritas pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM diikuti para Kasi/Kasubagbin

Setelah apel selesai dilaksanakan Penadatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Muna di akhiri dengan sesi foto bersama para Pegawai.

7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021

Rabu, 06 Januari 2020

Kepala Kejaksaan Negeri Muna Bapak Husin Fahmi, SH., MH. didampingi para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Kejaksaan Negeri Muna mengikuti pelaksanaan pengarahan oleh Bapak Jaksa Agung RI secara Virtual dalam rangka Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021 dan Peningkatan Kinerja Kejaksaan Tahun 2021.

 
7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021, sebagai berikut :
  1. Pendampingan dan Pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan Pembangunan Nasional.
  2. Pengawasan dan Penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang Bersih dan Profesional.
  3. Pembentukan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pembangunan Manajemen Karir yang jelas, terstruktur dan transparan serta Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan yang tematik.
  4. Digitalisasi Kejaksaan untuk Sistim Kerja yang efisien, trasfaran, akuntabel, dan berbasis informasi teknologi.
  5. Penegakan Hukum yg berkeadilan serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki prilaku.
  6. Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi yg berkualitas dan berorientasi penyelamatan Keuangan Negara.
  7. Penyelesaian Perkara Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
© 2021: KEJAKSAAN NEGERI MUNA | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress