Berita

now browsing by category

 

RESTORATIVE JUSTICE DI SETUJUI KEJAKSAAN AGUNG, KEJAKSAAN NEGERI MUNA HENTIKAN PENUNTUTAN

Rabu 2 Februari 2022, Usulan Restorative Justice (RJ) Kejaksaan Negeri Muna terhadap perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan tersangka Roni Kolowai terhadap istrinya, Ruflia mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung.

Dengan adanya persetujuan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Bapak Agustinus Ba’ka Tangdililing, S.H., M.H. mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan dengan nomor TAP-01/P.3.13/Eku.2/01/2022.

Status tersangka yang disandang Roni pun langsung dicabut. Hal tersebut ditandai dengan pelepasan rompi tahanan yang dikenakan tersangka oleh Kajari Muna, Rabu (2/2/2022).

“Usulan RJ telah disetujui pimpinan di Kejagung, maka dengan ini saya mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan,” kata Kajari Muna.

Kajari Muna mengatakan, penghentian penuntutan melalui RJ merupakan pertama di Kejaksaan Negeri Muna. Namun, surat penghentian itu dapat dicabut kembali, apabila yang bersangkutan (Roni) mengulangi perbuatannya dan didapatkan bukti-bukti baru.

“Kita berharap mereka hidup rukun. Bila ada perselisihan, harus diselesaikan secara baik-baik, bukan dengan kekerasan,” pintanya.

Senada, Kasi Pidum Kejari Muna, Agus R Sanjaya, S.H., M.H. mengatakan, RJ yang dilakukan terhadap perkara KDRT itu sesuai dengan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksanan RJ diawali dengan mediasi perdamaian antara tersangka dan korban yang diproses dalam jangka waktu 14 hari.

“Prosesnya kita lalui semua. Alhamdulillah, usulan RJ melalui Kejati disetujui oleh pimpinan di Kejagung,” ujarnya.

RJ tidak dilakukan pada semua perkara. Tetapi pada perkara yang tersangkanya baru pertama kali melakukan tindakan pidana, ancaman pidana tersangka tidak lebih dari lima tahun dan tidak menimbulkan kerugian materil lebih dari Rp 2,5 juta.

Sementara itu, Roni menyampaikan terima kasih terhadap Kejaksaan Negeri Muna yang telah membantunya menyelesaikan perkara rumah tangganya, hingga tidak sampai pada proses penuntutan di Pengadilan Negeri (PN). Ia berjanji, tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan kembali hidup rukun bersama istrinya.

“Kejadian ini yang pertama dan terakhir. Saya akan kembali bersama istri untuk membina mahligai rumah tangga,” tukasnya.

Sementara itu, Roni menyampaikan terima kasih terhadap Kejaksaan Negeri Muna yang telah membantunya menyelesaikan perkara rumah tangganya, hingga tidak sampai pada proses penuntutan di Pengadilan Negeri (PN). Ia berjanji, tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan kembali hidup rukun bersama istrinya.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUNA MENYERAHKAN UANG 417 JUTA RUPIAH HASIL TEMUAN BPK KEPADA BUPATI MUNA

Rabu 2 Februari 2022, Kejaksaan Negeri Muna berhasil menyelamatkan uang hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Cabang Sultra terhadap proyek pengaspalan jalan poros Lawama-Bone Kasintala tahun 2019 senilai 417 juta Rupiah.

Uang itu diserahkan kepada Bupati Muna, LM Rusman Emba, Rabu (2/2/2022). Uang tersebut dikembalikan oleh PT Bima Persada yang ditindaklanjuti oleh Kejari Muna, untuk kemudian diserahkan ke kas daerah (Kasda).

Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Bapak Agustinus Ba’ka Tangdililing, S.H., M.H. mengatakan, penyelamatan kerugian keuangan negara ini sebagai bentuk tugas Kejaksaan dalam membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Temuan BPK terhadap proyek peningkatan jalan itu sebesar 617 juta rupiah. PT Bima Persada telah mengembalikan sebesar 200 juta rupiah dan selanjutnya dilunasi sebesar 417 juta rupiah.

Dengan pengembalian itu, Kajari Muna berharap Pemkab dapat menggunakan dana tersebut sebagai penunjang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19.

Penyelamatan kerugian keuangan negara itu, tidak terlepas dari kerja tim Intelijen, Pidana Khusus (Pidsus) dan Datun Kejaksaan Negeri Muna.

Sementara itu, Bupati Muna, LM Rusman Emba menyampaikan apresiasi terhadap Kejaksaan Negeri Muna yang telah membantu Pemkab mendapatkan kelebihan pembayaran terhadap kontraktor berdasarkan temuan BPK.

“Dana yang kami terima ini, akan kami gunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

KEJAKSAAN NEGERI MUNA SELAMATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR 417 JUTA RUPIAH HASIL TEMUAN BPK

Kamis 27 Januari 2022, Kejaksaan Negeri Muna tak henti-hentinya melakukan upaya peyelamatan kerugian keuangan negara.
Kejaksaan Negeri Muna menerima pengembalian kerugian keuangan negara hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Sulawesi Tenggara pada proyek pengaspalan Jalan Lawama-Bone Kasintala, Kabupaten Muna tahun 2019 senilai 417 juta Rupiah.
Kerugian keuangan negara itu diserahkan langsung oleh Antonius Bati, selaku kontraktor PT. Bima Persada ke Kepala Kejaksaan Negeri Muna Bapak Agustinus Ba’ka Tangdililing, S.H., M.H., Rabu (26/1/2022).
Kata Kajari Muna, memfasilitasi pengembalikan kerugian keuangan negara merupakan salah satu tugas Kejari Muna dalam upaya membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Kajari Muna mengapresiasi sikap ketulusan kontraktor PT. Bima Persada yang dengan tulus menunaikan kewajibannya mengembalikan kelebihan pembayaran pada proyek pengaspalan jalan tahun 2019 berdasarkan hasil temuan BPK.
“Kita sangat apresiasi, semoga pengembalian ini bisa menjadi contoh bagi lainnya yang memiliki temuan BPK,” kata Kajari Muna.
Dengan telah dikembalikannya uang itu, permasalahan yang menjadi temuan BPK dianggap clear dan tidak ada lagi proses hukum.
“Pekerjaan selasai dan pengembalian kerugian sudah tuntas,” timpalnya.
Selanjutnya, uang yang dikembalikan tersebut akan diserahkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muna yang masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

RESTORATIVE JUSTOCE PERKARA KDRT DISETUJUI OLEH JAM PIDUM, KEJAKSAAN NEGERI MUNA TUNGGU PENETAPAN PEMBERHENTIAN TUNTUTAN.

Kamis 27 Januari 2022, Upaya Kejaksaan Negeri Muna melakukan restorative justice (RJ) terhadap perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan RK terhadap istrinya LN membuahkan hasil.

Usulan penyelesaian perkara melalui RJ oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muna Bapak Agustinus Ba’ka Tangdililing, S.H., M.H. pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) untuk mendapatkan persetujuan melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara serta mendapatkan respon positif dari pimpinan (JAM Pidum) yang diwakili oleh Direktur OHARDA, Direktur KAMNEGTIBUM dan TPUL pada saat ekspose perkara secara virtual.

“Proses RJ yang kami lakukan mendapat apresiasi, karena berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020.” kata Kajari Muna.

“Saya sangat apresiasi pada Kasi Pidum dan jajarannya yang telah kerja keras dan berkoordinasi baik dengan penyidik, sehingga RJ selesai tepat waktu.” ungkapnya.

Pelaksanaan RJ, masih akan terus berlanjut dilakukan dengan catatan memenuhi syarat yang meliputi, ancaman pidana lima tahun, baru pertama kali melakukan perbuatan dan tidak menimbulkan kerugian materil terhadap korban.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Muna Bapak Agus R. Senjaya, S.H., M.H. menerangkan, proses RJ dilakukan dengan diawali mediasi perdamaian antara tersangka dan korban. Hasil mediasi tersebut menjadi dasar untuk dilaporkan ke Kejati dan teruskan ke Kejagung guna mendapatkan surat keputusan penghentian penuntutan (SKP2).

“Hasil RJ sudah kami sampaikan dan tinggal menunggu penetapan pembehentian tuntutan,” pungkasnya.

Terdakwa Perkara Korupsi Bibit Sapi di Muna Kembalikan Kerugian Uang Negara Rp. 203 Juta

Perkara dugaan korupsi pengadaan 67 ekor bibit sapi tahun 2019 di Desa Baluara, Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari. Dugaan korupsi tersebut menyeret Pj Kepala Desa (Kades) Baluara, Abdul Rahman dan Kabid Produksi Pembibitan Hewan Dinas Peternakan, Elwun Harila.

Kedua terdakwa dibawa meja hijau karena diduga terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merugikan keuangan negara sebesar Rp 203.500.000. Kini, perkara tersebut memasuki babak pemeriksaan saksi-saksi.

Elwun pun memiliki itikad baik dengan mengembalikam uang pengganti kerugian negara tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna.

Uang pengganti diserahkan Elwun ke Kajari Muna, Agustinus Baka Tangdililing dan Kasi Pidsus, Sahrir, Senin (24/5/2021).

“Uang penggantinya sudah kami terima dengan total Rp 203.500.000. Pengembalian dilakukan dua kali, tahun 2020 sebanyak Rp 53 juta dan baru-baru juga Rp 150.500.000,” kata Kajari Muna, Agustinus Baka Tangdililing.

Sementara itu, Kasi Pidsus, Sahrir menerangkan, pengembalikan uang pengganti dari terdakwa tidak akan mempengaruhi jalannya proses persidangan.

Hanya saja, kata dia, dari adanya itikad baik terdakwa itu akan ada pertimbangan Jaksa Penutut Umum (JPU) dan Majelis Hakim pada sidang berikutnya.  

“Pengembalian itu bisa jadi pertimbangan untuk putusan, apakah memberatkan atau meringankan. Prinsipnya, terdakwa (Elwun) telah mengakui perbuatanya dan punya itikad baik,” terangnya. Untuk diketahui, anggaran pengadaan 67 ekor sapi bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp 480 juta. Harga satu ekor sapi sebesar Rp 6 juta.

Dengan anggaran sebesar itu, Elwun hanya mengadakan sebanyak 30 ekor. Sedangkan, 37 ekor fiktif, sementara anggaranya secara keseluruhan telah diterima.

APEL GELAR PASUKAN DALAM RANGKA PENGAMANAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H / 2021 M DI WILAYAH HUKUM POLRES MUNA

Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Muna Bapak Agustinus Ba’Ka’ Tangdililing, S.H., M.H. menghadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H / 2021 M di wilayah hukum Polres Muna.
Adapun yang menghadiri kegiatan tersebut :
1. Bupati Muna yang di wakili oleh Wakil Bupati Muna Barat Ir. H. Abdul Malik Ditu, MSi;
2. Komandan Kodim 1416/Muna Letkol Arm Andi Akbar, S.S., M.Sc;
3. Bupati Muna Barat Drs. Achmad Lamani, MPd;
4. Seluruh jajaran Kepolisian Resor Muna.

PEMASANGAN BANNER SOP PADA AREA PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MUNA

 

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi efektif, efisien, dan ekonomis adalah dengan menerapkan standar operasional prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan publik, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP pada dasarnya merupakan pedoman yang berisi prosedur operasional standar kegiatan yang dijalankan dalam organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas proses yang dilakukan pegawai Kejaksaan Negeri Muna berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar, dan sistematis. Dengan adanya SOP, pelayanan public dapat berjalan dengan pasti, sehingga berbagai bentuk penyimpangan dapat di hindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan maka dapat ditemukan penyebabnya. Kondisi tersebut pada gilirannya membuat kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

PEMBAGIAN MASKER KEJAKSAAN NEGERI MUNA

Selasa, 13 April 2021
Bahwa pada tanggal 13 April 2021 Jam 09.00 WITA bertempat di kawasan Kantor Kejaksaan Negeri Muna, telah dilaksanakan giat bersama “Pembagian Masker” kepada pengendara kendaraan bermotor oleh Bpk. Agustinus Ba’ka’ Tangdililing, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Muna dengan Kepala Kantor Bank BRI Cab. Raha dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, dengan dibantu oleh Satlantas Polres Muna dan Kodim 1416/Muna, yang bertujuan menghimbau masyarakat agar senantiasa patuh dan taat dalam melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Muna.

VAKSINASI COVID-19 DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MUNA

Kamis, 8 April 2021
Bertempat di Aula lantai II Kejaksaan Negeri Muna pukul 09.00 WITA telah dilaksanakan pemberian vaksin Tahap I kepada seluruh pegawai yang dilaksanakan Oleh Dinas Kesahatan Kabupaten Muna Melalui Puskesmas Laende. Dalam pelaksanaan pemberian Vaksin Covid-19 hadir Kepala Kejaksaan Negeri Muna Bapak AGUSTINUS BA’KA TANGDILILING, S.H.,M.H.

APEL PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DILINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MUNA TAHUN 2021

Senin, 29 Maret 2021.
Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Bapak Agustinus Ba’ka’ Tangdililing, S.H., M.H. bertindak selaku penerima apel dalam rangka Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas serta Komitmen Bersama yang dihadiri oleh para Kepala Seksi, Kasubag, Kasubsi, Kaur dan pegawai dalam Lingkup Kejaksaan Negeri Muna.

© 2022: KEJAKSAAN NEGERI MUNA | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress