February, 2022

now browsing by month

 

RESTORATIVE JUSTICE DI SETUJUI KEJAKSAAN AGUNG, KEJAKSAAN NEGERI MUNA HENTIKAN PENUNTUTAN

Rabu 2 Februari 2022, Usulan Restorative Justice (RJ) Kejaksaan Negeri Muna terhadap perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan tersangka Roni Kolowai terhadap istrinya, Ruflia mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung.

Dengan adanya persetujuan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Bapak Agustinus Ba’ka Tangdililing, S.H., M.H. mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan dengan nomor TAP-01/P.3.13/Eku.2/01/2022.

Status tersangka yang disandang Roni pun langsung dicabut. Hal tersebut ditandai dengan pelepasan rompi tahanan yang dikenakan tersangka oleh Kajari Muna, Rabu (2/2/2022).

“Usulan RJ telah disetujui pimpinan di Kejagung, maka dengan ini saya mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan,” kata Kajari Muna.

Kajari Muna mengatakan, penghentian penuntutan melalui RJ merupakan pertama di Kejaksaan Negeri Muna. Namun, surat penghentian itu dapat dicabut kembali, apabila yang bersangkutan (Roni) mengulangi perbuatannya dan didapatkan bukti-bukti baru.

“Kita berharap mereka hidup rukun. Bila ada perselisihan, harus diselesaikan secara baik-baik, bukan dengan kekerasan,” pintanya.

Senada, Kasi Pidum Kejari Muna, Agus R Sanjaya, S.H., M.H. mengatakan, RJ yang dilakukan terhadap perkara KDRT itu sesuai dengan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksanan RJ diawali dengan mediasi perdamaian antara tersangka dan korban yang diproses dalam jangka waktu 14 hari.

“Prosesnya kita lalui semua. Alhamdulillah, usulan RJ melalui Kejati disetujui oleh pimpinan di Kejagung,” ujarnya.

RJ tidak dilakukan pada semua perkara. Tetapi pada perkara yang tersangkanya baru pertama kali melakukan tindakan pidana, ancaman pidana tersangka tidak lebih dari lima tahun dan tidak menimbulkan kerugian materil lebih dari Rp 2,5 juta.

Sementara itu, Roni menyampaikan terima kasih terhadap Kejaksaan Negeri Muna yang telah membantunya menyelesaikan perkara rumah tangganya, hingga tidak sampai pada proses penuntutan di Pengadilan Negeri (PN). Ia berjanji, tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan kembali hidup rukun bersama istrinya.

“Kejadian ini yang pertama dan terakhir. Saya akan kembali bersama istri untuk membina mahligai rumah tangga,” tukasnya.

Sementara itu, Roni menyampaikan terima kasih terhadap Kejaksaan Negeri Muna yang telah membantunya menyelesaikan perkara rumah tangganya, hingga tidak sampai pada proses penuntutan di Pengadilan Negeri (PN). Ia berjanji, tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan kembali hidup rukun bersama istrinya.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUNA MENYERAHKAN UANG 417 JUTA RUPIAH HASIL TEMUAN BPK KEPADA BUPATI MUNA

Rabu 2 Februari 2022, Kejaksaan Negeri Muna berhasil menyelamatkan uang hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Cabang Sultra terhadap proyek pengaspalan jalan poros Lawama-Bone Kasintala tahun 2019 senilai 417 juta Rupiah.

Uang itu diserahkan kepada Bupati Muna, LM Rusman Emba, Rabu (2/2/2022). Uang tersebut dikembalikan oleh PT Bima Persada yang ditindaklanjuti oleh Kejari Muna, untuk kemudian diserahkan ke kas daerah (Kasda).

Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Bapak Agustinus Ba’ka Tangdililing, S.H., M.H. mengatakan, penyelamatan kerugian keuangan negara ini sebagai bentuk tugas Kejaksaan dalam membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Temuan BPK terhadap proyek peningkatan jalan itu sebesar 617 juta rupiah. PT Bima Persada telah mengembalikan sebesar 200 juta rupiah dan selanjutnya dilunasi sebesar 417 juta rupiah.

Dengan pengembalian itu, Kajari Muna berharap Pemkab dapat menggunakan dana tersebut sebagai penunjang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19.

Penyelamatan kerugian keuangan negara itu, tidak terlepas dari kerja tim Intelijen, Pidana Khusus (Pidsus) dan Datun Kejaksaan Negeri Muna.

Sementara itu, Bupati Muna, LM Rusman Emba menyampaikan apresiasi terhadap Kejaksaan Negeri Muna yang telah membantu Pemkab mendapatkan kelebihan pembayaran terhadap kontraktor berdasarkan temuan BPK.

“Dana yang kami terima ini, akan kami gunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

© 2022: KEJAKSAAN NEGERI MUNA | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress