RESTORATIVE JUSTOCE PERKARA KDRT DISETUJUI OLEH JAM PIDUM, KEJAKSAAN NEGERI MUNA TUNGGU PENETAPAN PEMBERHENTIAN TUNTUTAN.

Kamis 27 Januari 2022, Upaya Kejaksaan Negeri Muna melakukan restorative justice (RJ) terhadap perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan RK terhadap istrinya LN membuahkan hasil.

Usulan penyelesaian perkara melalui RJ oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muna Bapak Agustinus Ba’ka Tangdililing, S.H., M.H. pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) untuk mendapatkan persetujuan melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara serta mendapatkan respon positif dari pimpinan (JAM Pidum) yang diwakili oleh Direktur OHARDA, Direktur KAMNEGTIBUM dan TPUL pada saat ekspose perkara secara virtual.

“Proses RJ yang kami lakukan mendapat apresiasi, karena berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020.” kata Kajari Muna.

“Saya sangat apresiasi pada Kasi Pidum dan jajarannya yang telah kerja keras dan berkoordinasi baik dengan penyidik, sehingga RJ selesai tepat waktu.” ungkapnya.

Pelaksanaan RJ, masih akan terus berlanjut dilakukan dengan catatan memenuhi syarat yang meliputi, ancaman pidana lima tahun, baru pertama kali melakukan perbuatan dan tidak menimbulkan kerugian materil terhadap korban.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Muna Bapak Agus R. Senjaya, S.H., M.H. menerangkan, proses RJ dilakukan dengan diawali mediasi perdamaian antara tersangka dan korban. Hasil mediasi tersebut menjadi dasar untuk dilaporkan ke Kejati dan teruskan ke Kejagung guna mendapatkan surat keputusan penghentian penuntutan (SKP2).

“Hasil RJ sudah kami sampaikan dan tinggal menunggu penetapan pembehentian tuntutan,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2022: KEJAKSAAN NEGERI MUNA | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress